RPP SMA Kelas X (2)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekolah             : SMA Negeri 3 Palembang

Mata Pelajaran            : Ekonomi

Kelas / Semester          : X / II (Dua)

Standar Kompetensi   : 4. Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.            

Kompetensi Dasar      : 4.2 Mendeskripsikan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi

Indikator                     : 4.2.1. Mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di

                                               bidang ekonomi.

4.2.2 Mendeskripsikan cara mengatasi masalah-masalah di bidang

ekonomi.

Alokasi Waktu            : 1 x 30 menit

A.    Tujuan Pembelajaran

Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa dapat :

1.      Mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi.

2.      Mendeskripsikan cara mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi.

v  Karakter siswa yang diharapkan  : 

§  Kerja keras, Jujur, saling menghargai.

B. Materi Pembelajaran

a)      Masalah-Masalah yang Dihadapi Pemerintah di Bidang Ekonomi

Permasalahan ekonomi tidak hanya meliputi masalah-masalah mikro seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang memerlukan intervensi pemerintah. Permasalahan ekonomi juga terjadi dalam lingkup ekonomi makro yang memerlukan kebijakan pemerintah. Dinegara-negara sedang berkembang, pada umumnya terdapat tiga masalah besar pembangunan ekonomi. Ketiga masalah tersebut berkaitan dengan kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran yang terus meningkat. Permasalahan ekonomi makro Indonesia dalam membangun negara sebenarnya tidak hanya sebatas itu. Inflasi yang tidak terkendali, ketergantungan terhadap impor dan utang luar negeri merupakan masalah pemerintah dalam bidang ekonomi makro.

Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut :

1)      Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi bisa diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Dalam praktik, pertumbuhan ekonomi dihitung degan membandingkan PDB (Produk Domestik Bruto)) tahun tertentu dengan PDB tahun sebelumnya. PDB (Produk Domestik Bruto) adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh masyarakat di suatu negara selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara asing yang ada di wilayah negara tersebut. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi bisa pula diartikan sebagai suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kenaikan PDB (Produk Domestik Bruto) bila disbanding dengan tahun sebelumnya.

Setiap negara atau pemerintah pasti menginginkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki negara tersebut. Akan tetapi yang umumnya sering terjadi pertumbuhan ekonomi tidak tercapai secara optimal. Ciri-ciri negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi menurut Economic Commission for Asia and Far East (ECAFE) adalah sebagai berikut :

a.       Negara tersebut mengalami peningkatan GNP atau pendapatan perkapita dari tahun ke tahun (Flow Output Approach).

b.      Negara tersebut mengalami peningkatan investasi potensial (Level of Living Approach).

c.       Di negara tersebut ditemukan sumber-sumber produktif dan dapat didayagunakan dengan lebih baik (Stock of Resources for Productive Asset Approach).

Beberapa hal yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah sebagai berikut :

a.       Masih tingginya pengangguran dan kerentanan pasar tenaga kerja.

b.      Lemahnya kegiatan investasi dan permasalahan fundamental terkait.

c.       Tingginya potensi tekanan inflasi secara struktural.

2)      Pengangguran

Pengangguran terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Berdasarkan tingkat pengangguran, dapat diketahui apakah perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh (full employment) atau tidak. Secara teoretis perekonomian dianggap mencapai tingkat kesempatan kerja penuh apabila tenaga kerja yang tersedia seluruhnya digunakan. Di negara kita upaya untuk menekan tingkat pengangguran dilakukan melalui pengendalian tingkat pertumbuhan penduduk. Program keluarga berencana merupakan salah satu alternatif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini disebabkan pembangunan ekonomi tidak mempunyai arti jika dibarengi dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka solusinya adalah dengan melaksanakan program pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memiliki keahlian yang sesuai dengan lapangan yang tersedia, pembukaan investasi-investasi baru, melakukan program padat karya, serta memberikan penyuluhan dan informasi yang cepat mengenai lapangan pekerjaan.

Supaya kita tidak menjadi pengangguran karena kurangnya kesempatan kerja maka kita dapat berupaya secara aktif sehingga menjadi produktif yang pada akhirnya kita tidak ketergantungan pada pekerjaan yang telah tersedia. Lebih baik kita menciptakan pekerjaan yakni berwirausaha dari pada kita ketergantungan pada pekerjaan yang belum pasti kita akan dapatkan. Kalaupun kita tidak dapat menciptakan pekerjaan maka kita harus bersiap untuk bersaing dengan para pencari pekerja baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

3)      Kemiskinan

Kemiskinan adalah manifestasi dari keadaan kekurangan dan keterbelakangan masyarakat. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

ü  Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

ü  Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

ü  Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, antara lain:

a.       Kebijakan Trilogi Pembangunan

b.       Kebijakan Impres Desa Tertinggal

c.       Pemberian Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP)

d.      Kebijakan Intensifikasi Khusus (Insus)

e.       Pemberdayaan Koperasi

f.       Pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK)

g.      Pengembangan Kawasan Terpadu

h.      Program Bapak Angkat Untuk Usaha Kecil

4)      Inflasi

Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak dialami oleh hampir semua negara. Yang dimaksud dengan inflasi adalah suatu keadaan kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga-harga seperti pada saat musiman, menjelang hari-hari besar atau yang terjadi sekali bukan termasuk inflasi. Oleh sebab itu, kondisi semacam itu dianggap sebagai masalah dan tidak diperlukan kebijakan khusus untuk mengatasinya. Walaupun tidak secara otomatis menurunkan standar hidup, inflasi tetap merupakan masalah, karena dapat mengakibatkan redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat, dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi, dan dapat menyebabkan perubahan output dan kesempatan kerja dalam masyarakat.

Cara Penaggulangan Inflasi:

1.      Menekan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar

Dengan pendekatan gradual kebijakan yang ditempuh adalah dengan sedikit pengurangan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Tindakan ini akan mengurangi laju peningkatan harga, tetapi juga akan menambah tingkat pengangguran.

2.      Mengurangi jumlah uang yang beredar

Pengambil kebijakan berusaha menghilangkan inflasi secara cepat. Dengan mengurangi jumlah uang yang beredar akan menciptakan suatu resesi yang hebat dan inflasi akan menurun sedikit saja. Hal ini terjadi karena penurunan kesempatan kerja yang drastic yang membarengi turunnya laju inflasi, justru akan menyebabkan tingkat upah meningkat. Dengan bertambahnya tingkat pengangguran, maka upah untuk golongan pekerja yang memiliki keahlian khusus akan semakin tinggi harganya.

Pedekatan ini akan mendorong turunnya tingkat inflasi sehinga jumlah produksi nasional dan tingkat kesempatan tingkat kerja menjadi pulih pada tingkat kesempatan kerja penuh.

3.      Kebijakan penghasilan (income policy)

Kebijakan penghasilan adalah kebijakan yang mencoba megurangi kenaikan tingkat upah secara epat. Penekanan tingkat upah secara cepat baik dengan perundang-undangan atau dengan himbauan (persuasion). Misalnya pemerintah dapat mengadakan pengawasan upah dan pengawasan harga (wage and price control), atau pemerintah dapat menghimbau para pimpinan organisasi buruh tersebut. Hanya saja ada bahayanya, apabila kebijakan itu dilaksanakan terlalu lama, sehingga akan terjadi suatu alokasi yang salah dari faktor-faktor produksi.

4.      Kebijakan Insenif Perpajakan (Tax Incentive Plan)

Pemerintah akan mengenakan pajak tambahan terhadap perusahaan-perusahaan yang menaikkan tingkat upah, dan justru mengurangi pajak terhadap perusahaan yang tidak melakukan kenaikan tingkat upah. Cara ini dapat diterima oleh Negara-negara maju, tetapi untuk Negara berkembang belum bisa melakukannya. Hal ini disebabkan tingkat upah di negara-negara berkembang  masih sangat rendah dan sangat tertinggal dengan kenaikan harga barang.

5)      Keterbelakangan

Keterbelakangan merupakan suatu keadaan yang kurang baik jika dibandingkan dengan keadaan lingkungan lainnya. Keterbelakangan dalam hal ini maksudnya adalah ketertinggalan dengan negara lain di lihat dari berbagai aspek serta berbagai bidang. Dilihat dari penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Indonesia masih dikategorikan sebagai negara sedang berkembang. Ciri lain dari negara sedang berkembang adalah rendahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya, rendahnya tingkat kemajuan dan pelayanan fasilitas umum/publik, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, rendahnya tingkat keterampilan penduduk, rendahnya tingkat pendidikan formal, kurangnya modal, dan rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta lemahnya tingkat manajemen usaha.

Untuk mengatasi masalah keterbelakangan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan program pendidikan seperti wajib belajar 9 tahun dan  mengadakan pelatihan-pelatihan seperti Balai Latihan Kerja (BLK). Selain itu, melakukan pertukaran tenaga ahli, melakukan transfer teknologi dari negara-negara maju.

Masalah keterbelakangan merupakan masalah yang harus kita atasi bersama. Karena kita merupakan subjek atau obejek dari permasalahan ini. Upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan memiliki semangat ingin maju sehingga kita memiliki hasrat untuk belajar dan belajar terus. Negara kita belum dikategorikan sebagai negara maju. Kita sebagai masyarakatnya haruslah membantu pemerintah untuk mengejar ketertinggalan dari segala bidang dengan negara lain. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan IPTEK karena merupakan kunci untuk mengatasi masalah keterbelakangan. 

6)      Utang Luar Negeri

Tingkat ketergantungan yang tinggi dari pemerintahdan sektor swasta terhadap impor dan utang luar negeri merupakan masalah pembangunan. Impor yang tinggi jelas akan mengurangi cadangan devisa negara. Jika cadangan devisa negara berkurang, stabilitas ekonomi nasional akan lemah. Utang luar negeri masalah yang muncul adalah menyangkut beban utangnya, yaitu pembayaran bunga utang setiap tahun dan pelunasan pokok utang luar negeri.

Beberapa cara mengatasi ketergantungan hutang negara Indonesia yakni:

a.       Memperjuangkan penghapusan hutang

Ketergantungan terhadap hutang ini tentu tidak boleh dibiarkan. Salah satu tindakan yang perlu dipertimbangkan untuk memerdekakan Indonesia dan kolonialisme hutang adalah dengan memperjuangkan penghapusan utang. Tanpa penghapusan hutang, Indonesia akan sulit membebaskan diri dari himpitan beban utang, tetapi cenderung akan semakin jauh terperosok ke dalam kolonialisme hutang.

b.      Meminta pertanggungjawaban kreditor

Para kreditor diwajibkan bertanggungjawab atas kelalaian mereka dalam memberikan hutang. Hal ini terutama karena cukup kuatnya dugaan keterlibatan para kreditor pada berbagai skandal korupsi proyek-proyek utang itu. Sebagaimana diketahui, sekitar 80 persen hutang luar negeri Indonesia diterima dalam bentuk fasilitas berbelanja secara kredit. Untuk menyukseskan proyek-proyek tersebut, para pengusaha negara-negara kreditor tidak segan-segan menyuap para pejabat Indonesia. Selanjutnya, tanpa mempertimbangkan manfaat sebuah proyek bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, para kreditor begitu saja menyetujui pembiayaan proyek-proyek tersebut dengan mengucurkan hutang luar negeri.

C. Pendekatan

Student Centered Learning

D. Metode Pembelajaran

1.      Inquiry

2.      Ceramah Bervariasi

3.      Tanya Jawab

4.      Penugasan

5.      Make a Match

6.      Picture and Picture

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Pertemuan I A. Kegiatan Awal a.       Guru mengucapkan salam kepada siswa. b.      Guru memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapihan kelas. c.       Apersepsi ·         Guru menanyakan kembali materi minggu lalu tentang ilmu ekonomi mikro dan makro. ·         Contoh-contoh masalah ekonomi di Indonesia saat ini. d.      Motivasi : ·         Guru menyebutkan tujuan materi pembelajaran hari ini ·         Guru mengajukan pertanyaan; Apakah pengangguran merupakan masalah dalam perekonomian?	5 menit
B.     Kegiatan Inti ·         Eksplorasi a.       Guru melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi masalah-masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber. b.      Guru menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain. c.       Guru memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. d.      Guru melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. ·         Elaborasi e.       Guru menunjukkan gambar-gambar masalah-masalah yang di hadapi pemerintah Indonesia. f.       Guru menjelaskan  masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di Indonesia melalui media power point yang telah disediakan g.      Guru menjelaskan cara mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di Indonesia melalui media power point yang telah disediakan. h.      Tanya jawab tentang masalah-masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia serta cara mengatasinya. Penerapan Metode Make a Match Langkah-langkah ·         Guru menyiapkan media gulungan kertas yang berisi pertanyaan yang akan diberikan pada siswa dari masing-masing kelompok. ·         Guru menyiapkan media karton yang berisi jawaban yang akan ditempelkan pada papan tulis. ·         Siswa diberi petunjuk cara melakukan tata cara pelaksanaan kegiatan Make a Match ·         Siswa yang mengangkat tangan atau ditunjuk guru dalam menjawab soal. ·         Siswa diberi hak untuk menjawab sendiri atau melempar soal ke siswa lain ·         Tiap siswa memikirkan jawaban  yang benar, tepat dan mampu berkerjasama. ·         Setiap siswa yang dapat menjawab sebelum batas waktu (1 menit) diberi poin. ·         Siswa yang mengumpulkan poin terbanyak mendapatkan reward. ·         Konfirmasi i.        Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami. j.        Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menjawab pertanyaan dari temannya tersebut. k.      Guru mengklarifikasi atas jawaban dan memberikan penguatan terhadap jawaban siswa tersebut.	20 menit
C.    Kegiatan Penutup a.       Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah disampaikan pada hari ini. b.      Guru memberikan tugas untuk dikerjakan dirumah. c.       Guru memberitahu siswa mengenai materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. d.      Pemberian nasehat.	5 menit

F. Alat/bahan dan Sumber Belajar

a. Alat / Bahan               : Laptop (Power Point), LCD, Karton, Spidol, dan Papan tulis

b. Media Pembelajaran   : Media gambar

c. Sumber belajar            :

1.      Ahman,Eeng. 2007. Membina Kompetensi Ekonomi. Bandung: Grafindo Media Pratama.

2.      Buku lain yang relevan.

G. Penillaian Hasil Belajar

Indikator Pencapaian Kompetensi	Penilaian
	Teknik	Bentuk Instrumen	Instrumen
ü  Mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi. ü  Mendeskripsikan cara mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi.	Tes Tertulis Tes Tertulis Tes Tertulis Tes Tertulis Tes Tertulis	Uraian Uraian Uraian Uraian Uraian	Ü  Tuliskan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi! Skor (15) Ü  Apakah definisi dari inflasi? Skor (20) Ü  Tuliskan bagaimana cara yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia! Skor (25) Ü  Tuliskan dan jelaskan 3 cara penanggulangan inflasi! Skor (20) Ü  Tuliskan cara mengatasi ketergantungan hutang negara Indonesia!Skor (20)

·         Kunci Jawaban:

a.       Tuliskan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi! Skor (15)

-          Pertumbuhan ekonomi.

-          Pengangguran

-          Kemiskinan

-          Inflasi

-          Keterbelakangan dan

-          Utang luar negeri.

b.      Apakah definisi dari inflasi? Skor (20)

Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak dialami oleh hampir semua negara. Yang dimaksud dengan inflasi adalah suatu keadaan kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga-harga seperti pada saat musiman, menjelang hari-hari besar atau yang terjadi sekali bukan termasuk inflasi.

c.       Tuliskan bagaimana cara yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia! Skor (25)

-          Kebijakan Trilogi Pembangunan

-          Kebijakan Impres Desa Tertinggal

-          Pemberian Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP)

-          Kebijakan Intensifikasi Khusus (Insus)

-          Pemberdayaan Koperasi

-          Pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK)

-          Pengembangan Kawasan Terpadu

-          Program Bapak Angkat Untuk Usaha Kecil

d.      Tuliskan dan jelaskan 3 cara penanggulangan inflasi! Skor (20)

-          Menekan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar

Dengan pendekatan gradual kebijakan yang ditempuh adalah dengan sedikit pengurangan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Tindakan ini akan mengurangi laju peningkatan harga, tetapi juga akan menambah tingkat pengangguran.

-          Mengurangi jumlah uang yang beredar

Pengambil kebijakan berusaha menghilangkan inflasi secara cepat. Dengan mengurangi jumlah uang yang beredar akan menciptakan suatu resesi yang hebat dan inflasi akan menurun sedikit saja. Hal ini terjadi karena penurunan kesempatan kerja yang drastic yang membarengi turunnya laju inflasi, justru akan menyebabkan tingkat upah meningkat. Dengan bertambahnya tingkat pengangguran, maka upah untuk golongan pekerja yang memiliki keahlian khusus akan semakin tinggi harganya.

Pedekatan ini akan mendorong turunnya tingkat inflasi sehinga jumlah produksi nasional dan tingkat kesempatan tingkat kerja menjadi pulih pada tingkat kesempatan kerja penuh.

-          Kebijakan penghasilan (income policy)

Kebijakan penghasilan adalah kebijakan yang mencoba megurangi kenaikan tingkat upah secara epat. Penekanan tingkat upah secara cepat baik dengan perundang-undangan atau dengan himbauan (persuasion). Misalnya pemerintah dapat mengadakan pengawasan upah dan pengawasan harga (wage and price control), atau pemerintah dapat menghimbau para pimpinan organisasi buruh tersebut. Hanya saja ada bahayanya, apabila kebijakan itu dilaksanakan terlalu lama, sehingga akan terjadi suatu alokasi yang salah dari faktor-faktor produksi.

e.       Tuliskan cara mengatasi ketergantungan hutang negara Indonesia! Skor (20)

-          Memperjuangkan penghapusan hutang

Ketergantungan terhadap hutang ini tentu tidak boleh dibiarkan. Salah satu tindakan yang perlu dipertimbangkan untuk memerdekakan Indonesia dan kolonialisme hutang adalah dengan memperjuangkan penghapusan utang. Tanpa penghapusan hutang, Indonesia akan sulit membebaskan diri dari himpitan beban utang, tetapi cenderung akan semakin jauh terperosok ke dalam kolonialisme hutang.

-          Meminta pertanggungjawaban kreditor

Para kreditor diwajibkan bertanggungjawab atas kelalaian mereka dalam memberikan hutang. Hal ini terutama karena cukup kuatnya dugaan keterlibatan para kreditor pada berbagai skandal korupsi proyek-proyek utang itu. Sebagaimana diketahui, sekitar 80 persen hutang luar negeri Indonesia diterima dalam bentuk fasilitas berbelanja secara kredit. Untuk menyukseskan proyek-proyek tersebut, para pengusaha negara-negara kreditor tidak segan-segan menyuap para pejabat Indonesia. Selanjutnya, tanpa mempertimbangkan manfaat sebuah proyek bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, para kreditor begitu saja menyetujui pembiayaan proyek-proyek tersebut dengan mengucurkan hutang luar negeri.

H. Teknik Skor

 

·        

·        

Mengetahui,                                                                           Indralaya, 24 Juli 2013

Kepala SMA Negeri 3 Palembang                                       Guru Mapel Ekonomi,

Giring Ganesha, S.Pd., M.Si                                                Anna Mu’awana, S.Pd., M.Pd

NIP. 19830714 198203 2 004                                               NIP. 19921122 201501 2 001

BACA JUGA :

RPP SMP Kelas VIII (1)

RPP SMA Kelas X (2)

RPP SMP Kelas IX (1)

RPP SMA Kelas XI (2)